0
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 - Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami bisa posting kembali untuk sharing infor terbaru seputar dunia pendidikan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) /ASN, oleh Presiden tentunya memberikan dampak tertentu bagi semua PNS.

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Dalam Pasal 4 berbunyi bahwa Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :
  1. Objektif; 
  2. Terukur; 
  3. Akuntabel; 
  4. Partisipatif; 
  5. Transparan,
Selain itu juga Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: 
  1. Perencanaan kinerja; 
  2. Pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; 
  3. Penilaian kinerja; 
  4. Tindak lanjut; 
  5. Sistem Informasi Kinerja PNS.

PNS/ASN Wajib Membuat SKP

Sebagai dasar dalam Penilaian Kinerja, PNS/ASN diwajibkan untuk menyusun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sebagaimana yang tertera dalam Pasa 8 PP Nomor 30 Tahun 2019. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan dengan memperhatikan: 
  1. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah; 
  2. Perjanjian kinerja; 
  3. Organisasi dan tata kerja; 
  4. Uraian jabatan; dan/atau 
  5. SKP atasan langsung.
SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2). SKP bagi pejabat pimpinan tinggi disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan: 
  1. Rencana strategis; 
  2. Rencana kerja tahunan.

PNS/ASN Bisa di Pecat

Dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 ini khususnya pada Pasal 58 Ayat 5 PNS/ASN bisa diberhentikan dengan ketentuan :
  1. Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
  2. Jika tidak menunjukan perbaikan kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali.
  3. Jika Pejabat tersebut tidak bisa lolos dalam Uji Kompetensi maka dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, pejabat administrasi atau pejabat fungsional maka ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  5. Dalam hal setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
Untuk lebih jelasnya anda bisa mendownload PP Nomor 30 Tahun 2019 melalui link yang sudah kami sediakan dibawah ini.


Download Juga !!!


Sekian informasi terbaru yang dapat kami bagikan untuk Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak/Ibu Guru dalam membuat RPP Sejarah Kelas XI K13 di sekolah. Terimakasih telah berkunjung ke blog fisika-pak-ipung.blogspot.com.

Posting Komentar

 
Top