0
Keputusan Mendikbud Tentang Pembentukan Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan 2019 ini merupakan informasi terbaru yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kembali di fisika-pak-ipung.blogspot.com, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang update terbaru dunia pendidikan yang kita geluti.

Sistem Zonasi menjadi sebuah isu yang sering di dengung-dengungkan oleh pemerintah baru-baru ini khususnya pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Dan sekarang ini, Kemdikbud sudah mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 248/P/2019.

Mengutip dari Surat Keputusan tersebut, Satuan Tugas (Satgas) ini tebagi ke dalam 8 Klaster yang Klaster terdiri atas:
  • klaster I, yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua; 
  • klaster II, yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, dan Sulawesi Barat; 
  • klaster III, yang meliputi Provinsi Banten, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Gorontalo; 
  • klaster IV, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Maluku, Kalimantan Timur, dan Riau;
  • klaster V, yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat;
  • klaster VI, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
  • klaster VII, yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali, dan Lampung; dan
  • klaster VIII, yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Jambi.

Satgas ini bertugas memastikan keberhasilan implementasi zonasi pendidikan di daerah-daerah yang terbagi dalam klaster. Mendikbud ingin memastikan sistem zonasi dapat berjalan dengan baik dan peran tim satuan tugas penting dalam keberhasilan implementasinya.

Dalam memastikan keberhasilan implementasi zonasi tersebut, salah satu tugas dari Satgas ini adalah berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan koordinator daerah terkait pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan pendampingan, efektivitas kegiatan, serta penanganan permasalahan yang muncul di lapangan. Koordinator klaster kemudian melaporkan hasilnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Dapatkan Juga :
Kumpulan RPP K13 SMP/MTS Revisi 2018
Kumpulan RPP K13 SMA/MA Revisi 2018

Sejalan dengan itu, Mendikbud kepada tim satgas dalam Rapat Koordinasi Zonasi Pendidikan di Gedung Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Selasa siang, 2 Juli 2019, menegaskan bahwa “Tim satgas harus menguasai zona yang sudah ditetapkan dengan mempelajari peta di masing-masing zonasi,” (Sumber : nasional.tempo.co).

Menurut Supriano (Dirjen GTK Kemendikbud) "sistem zonasi tidak hanya untuk PPDB, tetapi sistem zonasi digunakan untuk peningkatan para guru dan juga digunakan untuk pendistribusian guru". Jadi tidak hanya untuk Siswa saja, namun pada akhirnya Guru dan Tenaga Kependidikan juga akan terkena imbasnya.

Baca Juga : Mendikbud Terapkan Kebijakan Rotasi Guru Tiap 6 Tahun Sekali

Untuk lebih jelasnya, anda bisa membacanya melalui Surat Keputusan Mendikbud Tentang Pembentukan Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan 2019 dibawah ini.

Baca Juga !!!


Sekian informasi terbaru yang dapat kami bagikan untuk Keputusan Mendikbud Tentang Pembentukan Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan 2019. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak/Ibu Guru dalam membuat perangkat pembelajaran yang sudah menjadi kewajibannya sebagai pendidik. Terimakasih telah berkunjung ke blog fisika-pak-ipung.blogspot.com, dan sampai bertemu lagi dikesempatan yang akan datang.

Posting Komentar

 
Top